SERANG – Memasuki usia ke-26 tahun Provinsi Banten, sejumlah aktivis mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi HMI Se-Banten menyoroti berbagai persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah.
Dalam pernyataan yang disampaikan pada 4 Oktober 2026, Aliansi HMI Se-Banten mengangkat tema “26 Tahun Banten: Krisis Multidimensi”. Mereka menilai momentum hari jadi Provinsi Banten harus menjadi ruang evaluasi terhadap tata kelola pemerintahan, pengelolaan anggaran, pembangunan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga lingkungan hidup.
Aliansi HMI Se-Banten menyebut terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius, terutama terkait tata kelola anggaran dan efektivitas belanja daerah.
Salah satu yang disoroti adalah alokasi belanja jasa tenaga ahli di lingkungan Pemprov Banten yang menurut mereka mencapai sekitar Rp55,47 miliar. Aliansi meminta penggunaan anggaran tersebut diaudit secara komprehensif untuk memastikan kesesuaiannya dengan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.
Selain itu, mereka juga menyoroti dugaan kebocoran pajak dan retribusi daerah serta meminta adanya penguatan fungsi pengawasan terhadap penerimaan daerah.
Pada sektor pengadaan barang dan jasa, Aliansi HMI Se-Banten mempertanyakan adanya 1.096 paket PSU pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) TA 2026 dengan nilai yang disebut mencapai sekitar Rp260 miliar.
Mereka meminta aparat pengawasan melakukan pemeriksaan untuk memastikan seluruh proses pengadaan tersebut sesuai aturan dan tidak terdapat indikasi pemecahan paket atau splitting pengadaan.
Persoalan lain yang turut menjadi sorotan adalah tunjangan perumahan anggota DPRD Banten yang disebut berada pada kisaran Rp32 juta hingga Rp38 juta per anggota per bulan, serta belanja makanan dan minuman Pemprov Banten yang disebut mencapai sekitar Rp110,44 miliar.
Aliansi meminta pemerintah daerah membuka informasi dan melakukan evaluasi terhadap belanja tersebut, termasuk mempertimbangkan penguatan anggaran yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Soroti BUMD hingga Pendidikan
Di sektor badan usaha milik daerah, Aliansi HMI Se-Banten juga meminta evaluasi terhadap kinerja dan tata kelola BUMD. Mereka menyoroti target kontribusi dividen BUMD Banten yang disebut mencapai Rp62,06 miliar pada 2025.
Menurut Aliansi, evaluasi tidak hanya perlu dilakukan terhadap capaian dividen, tetapi juga terhadap pengelolaan aset, remunerasi, transparansi serta tindak lanjut atas temuan pemeriksaan yang pernah disampaikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Sementara di sektor pendidikan, mereka menilai pemerataan akses pendidikan dan ketersediaan sarana-prasarana sekolah masih perlu menjadi perhatian pemerintah.
Hal serupa disampaikan terkait sektor kesehatan. Aliansi meminta adanya pemerataan kualitas pelayanan dan keterbukaan data mengenai akses layanan kesehatan masyarakat di berbagai wilayah Banten.
Infrastruktur dan Lingkungan Jadi Perhatian
Persoalan infrastruktur juga masuk dalam daftar evaluasi Aliansi HMI Se-Banten. Mereka mempertanyakan kualitas pengerjaan sejumlah proyek jalan, termasuk 219 titik jalan di Kabupaten Tangerang dan 33 ruas jalan desa yang dalam pernyataan mereka dikaitkan dengan nilai anggaran sekitar Rp164 miliar.
Aliansi meminta pemerintah dan instansi pengawasan memastikan kualitas pekerjaan sesuai spesifikasi kontrak serta melakukan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian.
Selain infrastruktur, aktivitas pertambangan tanpa izin atau PETI di wilayah Lebak serta persoalan pengelolaan sampah dan pencemaran lingkungan di Kota Tangerang turut disoroti.
Pengangguran dan Ketidaksinkronan Investasi
Aliansi HMI Se-Banten juga menyoroti kondisi perekonomian Banten. Menurut mereka, besarnya kontribusi sektor industri dan investasi terhadap perekonomian daerah belum sepenuhnya berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja.
Mereka menilai perlu ada konektivitas yang lebih kuat antara investasi, pendidikan, pelatihan kerja dan kebutuhan industri sehingga pertumbuhan ekonomi dapat memberikan dampak yang lebih luas terhadap masyarakat.
Tujuh Tuntutan Aliansi HMI Se-Banten
Atas berbagai persoalan tersebut, Aliansi HMI Se-Banten menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Banten.
Pertama, meminta audit komprehensif terhadap belanja jasa tenaga ahli sekitar Rp55,47 miliar, pemeriksaan terhadap dugaan kebocoran pajak daerah serta pemeriksaan terhadap 1.096 paket PSU Dinas PRKP untuk memastikan tidak terdapat pelanggaran dalam proses pengadaan.
Kedua, meminta Inspektorat Banten melakukan audit terhadap belanja Pemprov Banten, termasuk belanja makanan dan minuman, serta mengevaluasi tunjangan perumahan DPRD.
Ketiga, meminta evaluasi menyeluruh terhadap remunerasi, aset, kontribusi, dividen dan kinerja BUMD Banten.
Keempat, mendesak pemerintah menjamin pemerataan pembangunan pendidikan dan kesehatan serta memastikan fasilitas pelayanan publik dapat diakses masyarakat secara adil.
Kelima, meminta pemerintah menjamin kualitas pengerjaan proyek infrastruktur, termasuk proyek jalan yang menjadi sorotan, dan mengambil tindakan sesuai ketentuan apabila ditemukan pelanggaran.
Keenam, meminta Gubernur Banten melakukan evaluasi terhadap kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten dan mengambil langkah kepegawaian sesuai hasil evaluasi serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ketujuh, meminta pemerintah mengurangi kesenjangan pembangunan antara Banten bagian utara dan selatan, termasuk dalam distribusi investasi, pendidikan, infrastruktur dan pelayanan publik.
Aliansi HMI Se-Banten menegaskan bahwa peringatan 26 tahun Provinsi Banten seharusnya tidak hanya menjadi seremoni, tetapi menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan dan memastikan anggaran daerah memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
“Refleksi HUT ke-26 Provinsi Banten harus dijadikan momentum koreksi total,” demikian sikap Aliansi HMI Se-Banten dalam pernyataannya.
Pernyataan tersebut ditandatangani Aliansi HMI Se-Banten, yang terdiri dari HMI Pandeglang, HMI Serang dan HMI Cilegon, di Serang pada 4 Oktober 2026.
(Humas BantenSiji.or.id)
0 Komentar