SERANG banten.siji.or.id – Koalisi Lembaga Banten akan menggelar aksi unjuk rasa damai pada Hari Senin, 27 Juli 2026. di halaman Kantor Gubernur Banten dan dilanjutkan ke Kantor BKD Provinsi Banten. Aksi ini digelar sebagai bentuk peringatan keras dan tuntutan masyarakat atas ketidakjelasan sejumlah isu besar yang mengemuka belakangan ini.
Kegemparan bermula dari viralnya video perempuan berinisial IF yang melaporkan dugaan pelecehan kepada pejabat tinggi Banten ke Komnas Perempuan. Anehnya, tak lama setelah isu menyebar luas, IF mencabut laporannya dengan alasan "emosi sesaat". Peristiwa ini terjadi berbarengan dengan proses seleksi Komisaris dan Direksi BUMD serta menjelang pelantikan pejabat tinggi dan kepala dinas strategis di lingkungan Pemprov Banten.
"Kebetulan yang terlalu banyak terjadi berurutan dengan perebutan 'kursi emas' di BUMD dan jabatan strategis lainnya. Kita tidak bisa membiarkan keadilan dikorbankan demi kepentingan kekuasaan," ujar Aminudin ketua Koordinator, Koalisi Lembaga Banten. Pada Media ini minggu 19/7/2026.
Aminudin" menilai BUMD memiliki peran sangat vital dalam mengelola aset daerah bernilai triliunan rupiah, mengatur arus modal, proyek pembangunan, serta sumber daya ekonomi. Jika proses seleksinya dicemari tekanan, intimidasi, atau transaksi, maka kerugian yang ditanggung rakyat Banten akan sangat besar.
Selain kasus isu yang beredar luas di banten, masyarakat juga mempertanyakan kinerja Pemprov Banten yang dinilai mulai kehilangan kendali. Terdapat dugaan kuat bahwa Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Kepala BKD justru melindungi oknum pejabat ASN yang bermasalah dan merugikan masyarakat padahal sudah mengtahui permaslahan ini. OPD tampak saling tuduh dan bongkar rahasia, tanda nyata bahwa tata kelola pemerintahan sedang tidak sehat.
"Kami rakyat Banten sudah patuh membayar pajak setiap tahun. Tapi apa balasannya? Kinerja tidak transparan, keadilan dikorbankan, dan oknum yang salah justru dilindungi. Ini tidak boleh dibiarkan berlanjut," tambahnya.
Melalui aksi damai 27 Juli mendatang, Koalisi Lembaga Banten menuntut lima hal pokok:
1. Gubernur Banten secara ksatria meminta maaf kepada seluruh masyarakat Banten atas kegemparan yang terjadi.
2. Gubernur terbuka menjelaskan siapa yang melaporkan ke Komnas Perempuan dan mengapa laporan itu dicabut secara mendadak.
3. Menjawab tegas apakah isu pejabat tinggi yang terkait benar adanya atau sekadar hoaks.
4. Sekda dan Kepala BKD segera bertindak tegas tanpa pandang bulu terhadap oknum ASN yang bermasalah, berhenti memberikan perlindungan.
5. Proses seleksi BUMD dan pelantikan pejabat dilakukan bersih, transparan, bebas tekanan, dan berdasarkan kompetensi.
Koalisi menegaskan aksi dilakukan secara damai, tertib, dan sesuai undang-undang. Pemerintah Provinsi Banten diharapkan tidak menutup mata, melainkan menjawab tuntutan rakyat dengan jujur dan bertanggung jawab. Jika tidak ada kejelasan, masyarakat tidak akan segan melanjutkan pengawasan dan langkah hukum hingga ke lembaga berwenang.
Sumber: koordinator Lembaga Banten.
Editor: Dani
0 Komentar