Oleh: Vina Agustina, Mahasiswi Unpam Serang
Banten.siji.or.id = Belakangan ini masyarakat Indonesia seperti tidak pernah benar-benar lepas dari berbagai skandal hukum yang terus bermunculan. Belum selesai satu persoalan dibicarakan publik, muncul lagi kasus baru yang tidak kalah mengejutkan. Dari korupsi, mafia hukum, penyalahgunaan jabatan, hingga kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum sendiri, semuanya menghadirkan satu pertanyaan besar di tengah masyarakat: mengapa penegakan hukum di negeri ini selalu menimbulkan keraguan?
Kepercayaan publik terhadap hukum sebenarnya tidak runtuh dalam satu malam. Ia terkikis perlahan, sedikit demi sedikit, melalui berbagai peristiwa yang terus berulang. Masyarakat menyaksikan bagaimana hukum terkadang terlihat sangat tajam kepada rakyat kecil, tetapi menjadi begitu rumit ketika berhadapan dengan kekuasaan dan kepentingan elite. Dalam situasi seperti itu, hukum tidak lagi dipandang sebagai simbol keadilan, melainkan sebagai sesuatu yang dapat dipengaruhi oleh jabatan, uang, dan relasi kekuasaan.
Peristiwa ini menjadi semakin kompleks di era digital. Informasi bergerak sangat cepat, sementara proses hukum sering berjalan lamban dan penuh tanda tanya. Akibatnya, ruang publik dipenuhi spekulasi, asumsi, hingga opini liar yang terus berkembang. Masyarakat akhirnya lebih percaya pada potongan informasi viral dibanding penjelasan resmi lembaga hukum. Hal tersebut menunjukkan adanya krisis kepercayaan yang tidak bisa dianggap sepele.
Persoalan terbesar dari berbagai skandal hukum bukan hanya terletak pada kasus itu sendiri, melainkan pada dampak sosial yang ditimbulkan. Ketika masyarakat terus menerus melihat praktik penyimpangan tanpa penyelesaian yang jelas, muncul anggapan bahwa hukum hanya menjadi alat formalitas. Padahal hukum seharusnya hadir sebagai penjaga moral publik dan pelindung keadilan sosial.
Anehnya, tidak sedikit kasus besar yang justru menghadirkan drama berkepanjangan. Mulai dari saling lempar tanggung jawab antar lembaga, perubahan pernyataan, hingga munculnya fakta-fakta baru yang membingungkan publik. Dalam kondisi seperti itu, masyarakat sulit membedakan mana proses penegakan hukum yang objektif dan mana yang sekadar upaya meredam tekanan publik.
Di sisi lain, lemahnya transparansi juga menjadi persoalan serius. Banyak proses hukum yang berjalan tertutup dan minim penjelasan yang utuh kepada masyarakat. Akibatnya, publik merasa memiliki alasan untuk terus curiga. Kecurigaan tersebut semakin besar ketika ada perbedaan perlakuan antara kasus tertentu dengan kasus lainnya. Ketika hukum tampak tidak konsisten, maka legitimasi lembaga penegak hukum ikut dipertanyakan.
Sebagai negara hukum, Indonesia seharusnya mampu menunjukkan bahwa keadilan tidak dapat dibeli dan tidak tunduk pada kekuasaan. Namun realitas yang sering terlihat justru sebaliknya. Hukum kadang terasa tegas di permukaan, tetapi kehilangan keberanian ketika menyentuh kepentingan besar. Kondisi inilah yang membuat masyarakat semakin skeptis terhadap proses penegakan hukum di Indonesia.
Kepercayaan publik sesungguhnya merupakan fondasi penting dalam kehidupan bernegara. Ketika masyarakat tidak lagi percaya terhadap hukum, maka yang lahir bukan hanya kritik sosial, tetapi juga apatisme. Orang mulai merasa bahwa mencari keadilan adalah sesuatu yang sulit dan melelahkan. Dalam jangka panjang, hal tersebut dapat menjadi ancaman serius bagi kehidupan demokrasi.
Karena itu, penegakan hukum tidak cukup hanya mengandalkan simbol dan slogan. Yang dibutuhkan masyarakat adalah keberanian untuk bersikap adil secara nyata, transparansi dalam setiap proses, serta komitmen untuk menindak siapa pun tanpa melihat status sosial maupun kedekatan politiknya. Hukum harus mampu berdiri di atas semua kepentingan, bukan justru larut di dalamnya.
Pada akhirnya, berbagai skandal yang terus terjadi seharusnya menjadi bahan refleksi besar bagi seluruh lembaga penegak hukum di Indonesia. Sebab publik tidak sedang menuntut kesempurnaan, melainkan kepastian bahwa hukum masih memiliki integritas untuk dipercaya. Tanpa itu, skandal demi skandal hanya akan terus meninggalkan pertanyaan yang sama: apakah hukum benar-benar bekerja untuk keadilan, atau hanya untuk kepentingan tertentu?
Redaksi: Siji Banten.
Opini ini ditulis oleh Vina Agustina sebagai bentuk pandangan akademik terhadap fenomena yang terjadi saat ini.
0 Komentar