BANTEN – Banten.siji.or.id. Proyek preservasi Jalan Cikande–Rangkasbitung–Cigelung dengan nilai anggaran sekitar Rp37 miliar dari Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah I Provinsi Banten menjadi sorotan sejumlah elemen masyarakat. Proyek yang bersumber dari APBN tersebut dikerjakan oleh PT Aulia Berlian Konstruksi dan diduga minim pengawasan serta menimbulkan kemacetan panjang hampir setiap hari di lokasi pekerjaan.
Ketua LSM KPK–Nusantara Perwakilan Banten, Aminudin, mengatakan masyarakat memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap proyek yang menggunakan anggaran negara agar pelaksanaannya sesuai kualitas dan kuantitas pekerjaan yang telah direncanakan.
“Sebagai masyarakat Banten, kami merasa dirugikan apabila pekerjaan preservasi Jalan Cikande–Rangkasbitung–Cigelung tidak dikerjakan sesuai spesifikasi. Harus diingat, anggaran yang digunakan berasal dari pajak rakyat,” ujar Aminudin kepada wartawan.
Ia menegaskan, pihaknya bersama sejumlah koalisi lembaga di Banten berencana menggelar aksi unjuk rasa ke kantor Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Banten guna menyampaikan aspirasi terkait dugaan pelanggaran dalam proyek tersebut.
Menurutnya, terdapat sejumlah poin yang menjadi perhatian pihaknya, di antaranya dugaan lemahnya pengawasan, penyimpangan spesifikasi teknis pekerjaan konstruksi, serta dugaan kelalaian konsultan supervisi dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menjalankan fungsi pengawasan proyek.
LSM KPK–Nusantara juga menyoroti dugaan penggunaan BBM subsidi untuk operasional alat berat proyek konstruksi. Mereka menduga alat berat seperti excavator dan bulldozer menggunakan solar subsidi yang seharusnya diperuntukkan bagi sektor tertentu seperti nelayan, pertanian, dan transportasi umum terbatas.
Dalam keterangannya, LSM KPK–Nusantara mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja terkait sektor migas, serta Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian BBM.
Sementara itu, Organisasi Masyarakat BPPKB PAC Jawilan turut menyoroti dampak kemacetan yang terjadi hampir setiap hari akibat aktivitas proyek di jalur tersebut. Mereka menilai pengaturan lalu lintas di lokasi pekerjaan belum berjalan maksimal sehingga menyebabkan antrean kendaraan cukup panjang, terutama pada jam sibuk.
“Kami mendukung pembangunan infrastruktur, tetapi dampak terhadap masyarakat juga harus diperhatikan. Jangan sampai proyek berjalan, tetapi masyarakat menjadi korban kemacetan setiap hari,” ujar perwakilan BPPKB PAC Jawilan.
BPPKB PAC Jawilan meminta pihak kontraktor maupun instansi terkait segera mengambil langkah konkret, seperti menambah petugas pengatur lalu lintas, memasang rambu-rambu peringatan secara maksimal, serta memperhatikan keselamatan pengguna jalan selama pekerjaan berlangsung.
Warga yang melintas di jalur proyek juga mengeluhkan kemacetan panjang yang dinilai mengganggu aktivitas sehari-hari.
“Jangan hanya mengejar keuntungan proyek, tetapi dampak terhadap masyarakat juga harus diperhatikan. Kemacetan panjang setiap hari sangat mengganggu pengguna jalan,” ujar salah seorang pengendara.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak PT Aulia Berlian Konstruksi maupun pihak terkait lainnya belum memberikan keterangan resmi terkait berbagai sorotan tersebut.
(Tim)
0 Komentar