Serang — Banten.siji.or.id. Momentum May Day dan Hari Pendidikan Nasional 2026 bukan lagi sekadar seremoni. Di Provinsi Banten, dua peringatan ini justru membuka realitas pahit, eksploitasi buruh yang terus berlangsung dan sistem pendidikan yang semakin menjauh dari keadilan sosial.
PKC PMII Banten menilai, di balik statusnya sebagai kawasan industri strategis, Banten justru menyimpan krisis struktural yang menyasar dua sektor fundamental. ketenagakerjaan dan pendidikan.
INDUSTRI TUMBUH, BURUH TERTEKAN
Di wilayah industri seperti Kabupaten Serang, praktik pungutan liar (pungli) dalam rekrutmen kerja bukan lagi isu tersembunyi. Fakta di lapangan menunjukkan calon pekerja dipaksa membayar hingga Rp5–10 juta untuk mendapatkan pekerjaan.
Lebih dari sekadar pelanggaran administratif, praktik ini merupakan pemerasan sistematis terhadap rakyat kecil.
Di saat yang sama.
Upah di bawah UMK masih terjadi
Sistem outsourcing terus melanggengkan ketidakpastian kerja
Buruh diposisikan sebagai komoditas, bukan manusia
“Pungli, outsourcing, dan upah murah adalah satu paket eksploitasi yang saling terhubung,” tegas PMII. Sabtu 2/5/2026.
PENDIDIKAN MAKIN JAUH DARI KEADILAN
Di sektor pendidikan, kondisi tak kalah mengkhawatirkan.
Pandeglang
42.415 anak tidak sekolah (2026)
Ribuan siswa putus sekolah akibat kemiskinan struktural
Guru honorer hidup dalam ketidakpastian, bahkan terancam PHK
Kabupaten Tangerang
Sekitar 21.000 anak putus sekolah
Gaji guru honorer ada yang di bawah Rp500 ribu
Kekurangan tenaga pendidik masih tinggi
Kota Serang
Kebijakan pendidikan dinilai tidak tepat sasaran
Distribusi bantuan seperti KIP dinilai bermasalah
Wacana penghapusan jurusan mengancam kebebasan akademik
CILEGON: INDUSTRI BESAR, DAMPAK BESAR
Sebagai kota industri, Cilegon menghadapi kontradiksi serius:
Beasiswa ada, tapi tidak merata dan rawan politisasi
Industri masuk, tapi tidak menyerap tenaga kerja lokal secara maksimal
Polusi meningkat, kasus ISPA mengancam kesehatan warga
Infrastruktur rusak akibat truk ODOL dan aktivitas industri
Pembangunan dinilai lebih berpihak pada modal, bukan rakyat.
KESIMPULAN: KRISIS TERSTRUKTUR
PMII menilai seluruh persoalan ini saling berkaitan.
Upah rendah → anak putus sekolah
Pendidikan mahal → kemiskinan berulang
Guru tidak sejahtera → kualitas pendidikan menurun
“Jika dibiarkan, Banten akan melahirkan generasi tanpa masa depan di tengah kemegahan industri,” bunyi pernyataan sikap.
TUNTUTAN PMII BANTEN
1. Ketenagakerjaan
Hapus pungli rekrutmen, tindak tegas pelaku
Tegakkan UMK tanpa kompromi
Hapus sistem outsourcing
Perkuat pengawasan transparan
2. Pendidikan
Tangani putus sekolah secara serius
Pastikan beasiswa tepat sasaran
Sejahterakan dan angkat guru honorer
Bangun fasilitas pendidikan merata
3. Infrastruktur & Lingkungan
Tertibkan truk ODOL
Percepat perbaikan Jalan Lingkar Selatan
Tindak tambang ilegal
4. Kesehatan
Tangani dampak ISPA akibat polusi industri
Wajibkan tanggung jawab lingkungan industri
5. Arah Pembangunan
Ubah orientasi dari padat modal → padat karya
Pastikan investasi berdampak langsung ke rakyat
Libatkan publik dalam pengawasan
“PERUBAHAN TIDAK AKAN DATANG SENDIRI”
PMII menegaskan, kondisi ini bukan untuk dinormalisasi.
Dibutuhkan keberanian, tekanan publik, dan aksi kolektif untuk memaksa negara hadir.
Sumber: PMII
Editor. : DN
0 Komentar