SERANG, 15 Februari 2026 – Kebijakan Pemerintah Kabupaten Serang yang menggelar retreat bersama Bupati, seluruh kepala OPD, dan para camat menuai kritik tajam. Kegiatan yang disebut sebagai forum penguatan koordinasi dan strategi pembangunan itu dinilai tidak peka terhadap kondisi guru PPPK paruh waktu yang hingga kini masih menunggu kepastian pembayaran gaji.
Di tengah persoalan kesejahteraan tenaga pendidik di Serang, agenda retreat tersebut dianggap mencerminkan ketidaktepatan prioritas anggaran.
Ketua PC Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kabupaten Serang, Refaldi, mengecam keras langkah pemerintah daerah. Ia menilai kegiatan tersebut sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak guru.
“Ini bukan sekadar kelalaian, ini pengkhianatan terhadap guru yang setiap hari mengajar dan mendidik anak-anak di Kabupaten Serang. Anggaran dipakai untuk retreat sementara gaji guru tertunda — ini ironis, memalukan, dan menunjukkan prioritas pemerintah yang salah arah,” tegasnya.
Refaldi juga menilai alasan keterbatasan anggaran maupun tertahannya dana transfer dari pemerintah pusat tidak seharusnya menjadi pembenaran jika pemerintah tetap mengalokasikan dana untuk kegiatan non-mendesak.
“Kalau gaji guru saja tidak bisa dibayarkan tepat waktu, lalu apa urgensi retreat? Jangan sampai kegiatan seremonial lebih diprioritaskan daripada kewajiban konstitusional untuk membayar hak guru,” tambahnya.
PMII mendesak agar Pemkab Serang segera menyelesaikan pembayaran gaji guru PPPK paruh waktu sebelum menganggarkan kegiatan lain yang bersifat seremonial. Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut juga meminta transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran daerah agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.
Isu ini pun memantik perhatian publik dan memunculkan pertanyaan tentang komitmen pemerintah daerah terhadap kesejahteraan tenaga pendidik, terutama mereka yang berstatus PPPK paruh waktu, yang selama ini menjadi ujung tombak pendidikan di daerah.
(Tim)
0 Komentar