Pembangunan Gedung Sarpras Bapas Ciangir Disorot: Diduga Asal Jadi, Target Selesai Terancam Molor

 

Tangerang,Banten.Siji.or.id — 10 Desember 2025

Pembangunan gedung kantor sarana dan prasarana lingkungan pada Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Ciangir, Banten, kembali menjadi sorotan. Pantauan awak media di lokasi menemukan sejumlah kejanggalan pada pekerjaan proyek bernomor kontrak WP.12.PAS PAS.12-PB.92.01-71 dengan nilai mencapai Rp 9.767.897.439,63, yang dikerjakan oleh PT Gunung Berkat Agung.

Indikasi pekerjaan asal jadi tampak jelas pada area tanah yang disiapkan untuk pembangunan jalan. Pemadatan tanah diduga dilakukan tidak maksimal, sehingga berpotensi mengganggu kekuatan konstruksi di atasnya. Menyadari kondisi tersebut, pelaksana lapangan bernama Iksan bahkan mengajukan penggunaan besi wiremesh sebagai upaya antisipasi apabila terjadi perubahan kontur tanah agar beton tidak mudah retak.

Namun ironisnya, berdasarkan hasil penelusuran awak media, pemasangan wiremesh justru dilakukan asal-asalan. Material hanya diletakkan begitu saja di atas tanah tanpa menggunakan beton decking atau kaki-kaki besi sebagai jarak antara tanah dan wiremesh. Padahal, standar konstruksi mewajibkan wiremesh terangkat dari tanah untuk memastikan hasil pengecoran benar-benar kuat dan sesuai spesifikasi teknis.

“Buktinya tidak ada sama sekali kaki-kaki besi atau beton decking yang terpasang,” ungkap salah satu anggota tim media yang memantau langsung di lapangan.

Selain kualitas pekerjaan, faktor ketepatan waktu juga dipertanyakan. Sesuai kontrak, proyek ini harus rampung pada 31 Desember 2025. Ketika dikonfirmasi, Iksan selaku pelaksana mengakui bahwa pekerjaan tidak mungkin selesai tepat waktu.

“Kami akan mengajukan perpanjangan waktu karena curah hujan yang tinggi membuat pekerjaan terhambat,” ujarnya.

Saat ditanya mengenai progres terkini, Iksan tidak mampu menyebutkan capaian persentase secara jelas. Ia hanya menjawab singkat:

“Pokoknya sampai tanggal 31 Desember kami berusaha semaksimal mungkin.”

Minimnya jawaban terukur dari pelaksana serta temuan di lapangan memunculkan tanda tanya besar terkait kualitas, keseriusan, dan transparansi pengerjaan proyek bernilai miliaran tersebut. Proyek pemerintah seharusnya dikerjakan sesuai aturan teknis, standar keselamatan, dan progres yang terukur—bukan sekadar janji atau alasan cuaca tanpa bukti pengendalian proyek yang memadai.

Publik menunggu langkah tegas dari pihak terkait, mengingat proyek ini menyangkut fasilitas vital pada lingkungan pemasyarakatan.

(Tim)