 |
Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Kesejahteraan Sosial (Kesra) di Desa Sindangheula, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Serang, kembali menjadi sorotan setelah ditemukan dugaan penyaluran yang tidak tepat sasaran. Warga menilai sejumlah penerima sudah meninggal dunia, kondisi ekonominya tidak layak menerima bantuan, bahkan ada penerima yang berasal dari luar desa.
Temuan itu mencuat saat pencairan bantuan pada Sabtu (29/11/2025). Masyarakat menduga aparatur desa lalai melakukan pembaruan data setelah adanya peralihan dari DTKS ke DTSEN, sehingga banyak warga miskin yang justru tidak terdata sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Yusuf, perangkat Desa Sindangheula, mengakui adanya penerima yang telah meninggal namun masih tercantum dalam KK. Ia menyebut desa hanya menjalankan data kiriman pusat. “Kalau barcode sudah keluar, kami hanya melaksanakan. Perbaikan data baru dibuka 1 Desember,” ujarnya.
Ketua TKSK Kecamatan Pabuaran, Arip Candra, menegaskan bahwa BLT Kesra sepenuhnya bersumber dari Pusdatin dan bersifat temporer. Ia menambahkan, jika ditemukan pungutan liar atau manipulasi, pihaknya siap mendorong proses hukum.
Korlap PT Pos, Diki, memastikan tidak ada pungutan dalam pencairan BLT dan meminta warga melapor jika menemukan pungli. Ia menyebut masa penyaluran dapat diperpanjang karena faktor teknis.
Tokoh masyarakat menuntut pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, memperketat pengawasan, dan mengganti data penerima dengan data terbaru yang akurat. Pemerintah pusat hingga tingkat desa diminta tidak abai dan menerapkan sanksi hukum bila ditemukan pelanggaran dalam pendataan maupun penyaluran.
Kasus ini dinilai menjadi alarm penting agar distribusi bantuan sosial benar-benar tepat sasaran, transparan, dan tidak membuka celah bagi praktik curang.
(Suara Independen Jurnalis Indonesia)
0 Komentar