SERANG,Banten.siji.or.id – Kritik tajam kembali menghantam Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten. Di tengah situasi ekonomi masyarakat yang sulit dan seruan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat, Pemprov Banten justru dinilai boros dan tidak peka terhadap penderitaan rakyat.
Sorotan tersebut datang dari Laskar Pasundan Indonesia (LPI) yang menilai alokasi anggaran di beberapa program Pemprov Banten, khususnya di Sekretariat DPRD (Setwan) Banten, penuh pemborosan dan terkesan ugal-ugalan. Tagar #RakyatMenderitaPemprovHuraHura pun mengemuka di tengah publik Banten, memperkuat persepsi bahwa pemerintah daerah tidak berpihak pada kebutuhan riil masyarakat.
Ketua Umum LPI, Rohmat Hidayat, dengan lantang mengecam kebijakan Pemprov Banten yang dinilai hanya menghamburkan APBD tanpa memperhatikan dampak nyata bagi kesejahteraan warga.
“Di tengah keterpurukan ekonomi masyarakat, seharusnya Pemprov memberikan solusi nyata. Tapi yang terjadi justru penggunaan anggaran untuk hal-hal yang sama sekali tidak berdampak pada rakyat. Ini pemborosan yang harus dipertanggungjawabkan,” tegas Rohmat.
Ia mencontohkan sederet pengadaan barang dan renovasi gedung yang dinilai berlebihan:
Pengadaan mikrofon wireless senilai Rp17 miliar
Pengadaan pendingin ruangan senilai Rp15 miliar
Renovasi Gedung DPRD mencapai Rp21 miliar
“Jika dilihat dari urgensinya, ini sangat jauh dari kepentingan masyarakat. APBD malah dipakai untuk pesta pora, sementara rakyat menderita. Ini praktik ugal-ugalan dan kami menduga kuat hanya menjadi ajang bancakan anggaran,” sindir Rohmat tajam.
LPI menyatakan akan segera mengirimkan surat audiensi resmi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Banten, Sekretaris DPRD Banten, Gubernur Banten, serta Ketua DPRD Banten untuk meminta penjelasan soal prioritas dan urgensi penggunaan anggaran yang mencapai puluhan miliar rupiah tersebut.
“Kami ingin transparansi. Publik harus tahu alasan Pemprov berani menggelontorkan anggaran sebesar ini di tengah kondisi ekonomi yang sulit. Jangan sampai APBD dijadikan ‘ladang bancakan’,” pungkas Rohmat.
LPI mendesak aparat penegak hukum dan lembaga pengawas anggaran untuk segera turun tangan mengaudit serta mengusut potensi diduga penyalahgunaan APBD ini.
0 Komentar