Kasus Keracunan Massal Program MBG: Celah Pengawasan Lemah, Pemerintah Tutup Sementara SPPG

 

Jakarta, Siji.or.id – Gelombang kasus keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menguak fakta bahwa sistem pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) masih jauh dari kata maksimal. Sejumlah SPPG akhirnya diputuskan ditutup sementara oleh pemerintah, namun keputusan ini sekaligus memunculkan pertanyaan besar: mengapa potensi kelalaian baru direspons setelah muncul korban?

Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyatakan penutupan dilakukan untuk kepentingan evaluasi dan investigasi. “Setiap SPPG yang terindikasi bermasalah dihentikan sementara. Kita harus pastikan semua standar keamanan pangan berjalan,” ujarnya, Minggu (28/9/2025).

Namun, sejumlah pengamat menilai kasus beruntun ini adalah sinyal kelalaian sejak awal. SPPG yang seharusnya menjadi garda terdepan penyedia gizi justru diduga abai terhadap prosedur kebersihan dasar, mulai dari kualitas bahan baku, sanitasi dapur, hingga standar sterilisasi peralatan makan.

Di lapangan, sejumlah laporan menyebutkan adanya penggunaan air tidak layak konsumsi, dapur yang tidak memenuhi standar higienitas, hingga tenaga juru masak tanpa pelatihan memadai. Kondisi ini seharusnya dapat terdeteksi lebih dini bila ada sistem monitoring ketat dari pemerintah.

“Pemerintah terlihat reaktif, bukan preventif. Baru bergerak ketika kasus keracunan terjadi dan mendapat sorotan publik,” kata salah satu pemerhati pangan kepada wartawan.

Selain itu, mekanisme pengawasan terpusat yang tidak disertai kontrol lapangan rutin membuat banyak SPPG berjalan tanpa standar jelas. Evaluasi yang kini diwajibkan, seperti sterilisasi peralatan, perbaikan sanitasi, hingga peningkatan kualitas air, seharusnya sudah menjadi prosedur baku sejak program diluncurkan.

Program MBG sendiri digadang sebagai terobosan besar pemerintah untuk memperbaiki status gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, berulangnya kasus keracunan justru berpotensi menurunkan kepercayaan publik.

“Jangan sampai program prioritas ini berubah menjadi bumerang karena lemahnya pengawasan. Apalagi yang menjadi korban adalah kelompok rentan,” ujar sumber lain.

Penutupan sementara SPPG bermasalah bisa menjadi langkah awal, tetapi publik kini menunggu komitmen nyata pemerintah dalam memperbaiki sistem. Transparansi hasil investigasi, ketegasan sanksi, serta jaminan perbaikan standar akan menjadi kunci agar kasus serupa tidak terus berulang.

Suara Independen Jurnalis Indonesia (SIJI)