 |
Aksi ini akan membawa sederet tuntutan penting menyangkut evaluasi 100 hari kinerja Walikota dan Wakil Walikota Serang, serta menyoroti berbagai persoalan publik yang dinilai tak kunjung ditangani secara transparan dan profesional oleh jajaran Pemkot Serang.
Presidium AL-SERUT terdiri dari sejumlah elemen seperti LSM KPK-Nusantara, LMPI, Karaben RI, Siliwangi Bersatu, FMB, PPMB, API Nusantara, Triga Nusantara, LSM Rakyat Peduli NKRI, dan lainnya.
Sorotan Media & LSM Tukar Guling Tanah dan Dugaan Pengurugan Ilegal
Aminudin, penanggung jawab aksi dari AL-SERUT menyampaikan bahwa mereka akan mempertanyakan langsung status hukum tukar guling tanah antara Pemerintah Kota Serang dan PT. Kembang Kerep, yang tengah bergulir di PTUN Serang.
"Kami mendesak transparansi Pemkot Serang dan DPRD atas tukar guling aset tersebut. Prosesnya patut dipertanyakan, hasil PTUN belum terbuka, dan masyarakat berhak tahu ada apa di balik semua ini," tegas Aminudin.
Tak hanya itu, pengurugan lahan empang di Sawahluhur juga menjadi fokus utama. Proyek pengurugan itu diduga tak memiliki kejelasan legalitas dan tujuan pemanfaatan yang pasti.
Bakrudin, Ketua Siliwangi Bersatu Kota Serang sekaligus Danlap AL-SERUT, mengungkapkan kekecewaannya terhadap ketertutupan informasi.
"Ada isu lahan itu mau dijadikan pabrik, parkiran, bahkan akses jalan ke PIK2. Tapi sampai sekarang tidak ada kejelasan dari pemerintah. Publik dibohongi dengan jawaban yang mengambang," ujarnya dengan nada kecewa.
Kinerja Dinas-Dinas Dipertanyakan, Pungli di Sekolah Masih Marak
Aliansi juga akan menyoroti kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang serta Dinas Lingkungan Hidup, yang dinilai belum menunjukkan perbaikan signifikan.
“Pungutan liar di SD dan SMP masih terus dikeluhkan orang tua murid. Padahal, anggaran pendidikan tidak kecil. Tapi, mengapa masih membebani masyarakat? Ini bentuk kegagalan fungsi pengawasan,” kata Aminudin.
Masalah pengelolaan sampah juga menjadi sorotan tajam. Tumpukan sampah masih terlihat di berbagai titik Kota Serang. Warga menduga kinerja DLH Kota Serang lebih sibuk bermain anggaran ketimbang menyelesaikan masalah konkret warga.
Ucapan Wakil Walikota Soal “Tiga Kartu” Dinilai Melecehkan Profesi Jurnalis dan LSM
Tak kalah panas, ucapan Wakil Walikota Serang, Nur Agis Aulia, yang viral di media sosial, juga akan menjadi bagian dari tuntutan aksi.
Dalam video yang beredar, Agis menyebut bahwa wartawan dan LSM harus membawa “3 kartu” jika ingin meliput atau menjalankan tugas. Ucapan ini memantik amarah komunitas pers dan aktivis.
Babay Muhaebi, salah satu Danlap aksi dari AL-SERUT mengungkapkan bahwa dirinya sempat meminta klarifikasi langsung dari Agis di Gedung DPRD Serang.
“Kami tanya baik-baik maksud ‘3 kartu’ itu apa. Tapi jawabannya malah mengambang, katanya itu arahan dewan. Ini jelas-jelas bentuk penghindaran tanggung jawab. Jangan lempar batu sembunyi tangan,” ujar Babay tegas.
Desakan untuk Turun Langsung ke Lapangan dan Transparansi Anggaran
Aliansi Serang Utara mendesak agar Walikota, Wakil Walikota, dan para kepala dinas tidak hanya mengandalkan laporan atas meja.
“Jangan cuma duduk di ruangan ber-AC. Turun ke lapangan, lihat kondisi sekolah, lingkungan, dan tanah-tanah yang diduga dijual diam-diam. Warga Kota Serang bukan boneka yang bisa dibodohi dengan pidato-pidato kosong,” tutup Aminudin.
Aksi ini dijadwalkan berlangsung damai, namun penuh dengan tuntutan keras. Mereka berjanji akan terus mengawal setiap isu hingga ada pertanggungjawaban nyata dari para pejabat publik.
(Tim media/LSM)
0 Komentar